Statistisi Ahli Pertama BPS Kalteng : Pendataan SE2026 menggunakan metode daring dan wawancara langsung

Palangka Raya, suarakalteng.co.id – Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun oleh BPS sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Pertama BPS Kalimantan Tengah Dwi Indri Arieska pada Apel Siaga dan Sosialisasi SE2026 yang digelar di halaman Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, sensus ini bertujuan menyediakan data dasar mengenai struktur dan karakteristik usaha, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 237.092 usaha di Kalimantan Tengah, dengan mayoritas sebesar 98,42 persen merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun sektor yang mendominasi antara lain perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.

Pendataan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 melalui metode daring (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) dan wawancara langsung (door to door). Data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan dan sosial.

Terkait tahapan pelaksanaan, Agnes mengungkapkan bahwa BPS telah melakukan pelatihan berjenjang, mulai dari instruktur nasional hingga instruktur daerah yang akan melatih petugas lapangan. Dalam waktu dekat, BPS juga akan membuka rekrutmen petugas, yang selanjutnya akan dilatih sebelum diterjunkan ke lapangan.

Selain pendataan langsung (door to door), untuk usaha besar akan dilakukan pengisian mandiri melalui metode daring (blasting) menggunakan email perusahaan.

Pelaksanaan pendataan direncanakan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, jumlah petugas diperkirakan mencapai sekitar dua ribuan orang di seluruh Kalimantan Tengah, meskipun angka tersebut masih bersifat sementara dan menyesuaikan dengan jumlah usaha yang akan didata.

Agnes juga menyampaikan bahwa saat ini BPS masih mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk kementerian, dinas, dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta data BPS sebelumnya untuk memastikan jumlah usaha yang ada.

Ia mengakui, pelaksanaan SE2026 memiliki sejumlah tantangan, di antaranya banyaknya informasi yang harus dikumpulkan sehingga membutuhkan waktu wawancara yang cukup lama. Oleh karena itu, ia mengharapkan kesabaran dan kerja sama dari masyarakat serta pelaku usaha.

“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas, karena tanpa data yang lengkap kita tidak akan memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi, yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan,” pungkasnya. (Red)